Jubir KPK dan Anggota Koalisi Kawal Capim Dipolisikan, Ada Apa?
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detik.com, Rabu (28/8/2019), membenarkan laporan itu. Menurut dia, pihak terkait masih mempelajari laporan tersebut. "Ya masih diselidiki," ujar Argo.
Laporan itu teregister dengan nomor TBL/5360/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 28 Agustus 2019. Perkara yang dilaporkan adalah menyebarkan berita bohong atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 106 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Waktu penyebaran dugaan berita bohong itu disebutkan terjadi pada Mei-Agustus 2019. Dalam laporan tersebut, disebutkan Pemuda Kawal KPK dan masyarakat DKI Jakarta menjadi korban.
Merespons laporan itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mengaitkannya dengan proses seleksi calon pimpinan KPK. Menurut Yudi, orang-orang yang dilaporkan merupakan persona yang selama ini dikenal antikorupsi dan kritis mengawal jalannya proses seleksi capim KPK.
"Tentu laporan ke polisi ini tidak akan membuat takut akan kriminalisasi, karena suara-suara agar terpilih Capim KPK yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik bukan hanya disuarakan oleh tiga orang tersebut tetapi juga oleh NU dan Muhammadiyah serta tokoh tokoh nasional dan negarawan," ujarnya.
"Bahkan kampus-kampus, mahasiswa, serikat buruh, dan gerakan anti korupsi di daerah pun sudah bergerak karena minggu ini seleksi akan memasuki tahap akhir yang menentukan nasib masa depan pemberantasan korupsi," imbuh Yudi.
Laporan terhadap juru bicara KPK dan dua anggota Koalisi Kawal Capim KPK hadir di saat proses seleksi calon pimpinan lembaga antirasywah itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Mulai dari mantan pimpinan KPK hingga istri presiden ke-4 RI Abdurrahmah Wahid, yaitu Sinta Nuriyah.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad memberikan penilaian terhadap kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK hingga saat ini. Menurut Abraham, kinerja pansel kurang transparan.
"Dia harus bersikap jujur dong menyampaikan kriteria apa sampai orang yang lolos, kriterianya apa sampai orang ini nggak lolos," kata Samad di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019), seperti dilansir detik.com.
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga mengkritik kinerja Pansel Capim KPK dalam menentukan 20 capim yang lolos hingga tahap wawancara dan uji publik sekarang. Busyro mengatakan pansel belum mengakomodasi usulan dari publik.
"Ini menunjukkan pansel KPK itu komitmennya pada tanggung jawab untuk memilih 10 pimpinan KPK itu yang diajukan ke DPR itu masih banyak yang meragukan. Kami berada dalam posisi yang meragukan," kata Busyro.
Sementara itu, Sinta menilai ada beberapa capim yang dianggap tidak memenuhi kriteria namun diloloskan oleh pansel.
"Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, maka bukan hanya pemberantasan korupsi yang akan tersendat tapi juga akan menjadi abuse for power atau penyelewengan kekuasaan," kata Sinta seperti dilansir.
Ia menilai proses pemilihan capim KPK telah menyisakan persoalan serius, mulai dari pansel hingga calon-calon yang mendaftar.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Ma'arif menilai bola sekarang ada di Presiden Jokowi. Jokowi harus mewaspadai 'musang berbulu ayam' yang berada di sekelilingnya.
"Saya yakin banyak itu. Topeng-topeng itu, saya pahamlah karena saya mendapat pengaduan ya," kata Buya, sapaan akrab Ahmad Syafii Ma'arif.
(miq/dob)Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jubir KPK dan Anggota Koalisi Kawal Capim Dipolisikan, Ada Apa?"
Post a Comment