APBN Utang Lagi Utang Lagi, Ini Lho Penjelasannya

 Jakarta, CNBC Indonesia - Utang masih akan menjadi penopang APBN di 2020. Walaupun begitu tidak sepenuhnya utang itu menjadi pembiayaan utama dari APBN 2019.

Seperti apa pengelolaan utang di 2020?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber pembiayaan utang Pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mendukung program-program pembangunan untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pendanaan pembangunan dari utang hanya menjadi pendukung karena dari rencana belanja negara tahun 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun, sekitar 87,9 persen akan didanai mandiri dari sumber pendapatan negara.

APBN Utang Lagi Utang Lagi, Ini Lho Penjelasannya

Foto: Sri Mulyani Ingatkan Bahaya Ancaman Resesi (CNBC Indonesia TV)

"Langkah tersebut juga konsisten dilakukan setiap tahun untuk menjaga kemandirian pembangunan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (27/8/2019).

Melalui kebijakan pengelolaan utang yang terjaga tersebut, Sri Mulyani memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir tetap dapat dijaga di bawah 30 persen dari PDB, yang juga masih jauh dari batas yang diperkenankan dalam Undang-undang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.

Selain itu, apabila kita bandingkan dengan banyak negara lain di dunia, maka tingkat rasio utang Pemerintah Indonesia juga jauh lebih kecil, sehingga kehatian-hatian selalu dijaga oleh Pemerintah.

"Dalam pengelolaan utang, Pemerintah mengarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang produktif, terus meningkatkan efisiensi biaya utang, mengelola pinjaman luar negeri secara selektif, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)," jelasnya.

"Untuk dipahami juga bahwa perencanaan dan penetapan pembiayaan utang setiap tahun di APBN juga melalui pembahasan di DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari pembiayaan utang juga dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang berlaku secara intemasional serta diaudit oleh BPK."

(dru/dru)