Segera Dibangun, Ibu Kota Baru Butuh 'Uang Muka' Rp865 Miliar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan infrastruktur ibu kota baru dimulai pada pertengahan 2020. Perkiraan anggaran untuk tahap awal mencapai Rp865 miliar.

"Untuk ibu kota, kami memang programnya targetnya Insya Allah kita mulai paling cepat pertengahan tahun depan. Untuk itu kami sedang menghitung kebutuhan uang muka," kata Basuki di sela rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2019).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, terdapat 3 tahapan utama pembangunan ibu kota negara. Pertama, masterplan dan desain kawasan berlangsung 2019 - 2020.
Kedua, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih dll) dan landscape kawasan melalui mekanisme design-and-build (2020 - 2023).

Kegiatan groundbreaking

dijadwalkan pada pertengahan 2020. Ketiga, pembangunan rumah dan gedung perkantoran (Kementerian/Lembaga) melalui mekanisme design-and-build (2020 - 2024).

"IKN [ibu kota negara] diperkirakan Rp 865 miliar, untuk jalan, terutama untuk kawasan dan prasarana dasar yang memang harus dibangun dengan APBN," imbuh Basuki.

Sayangnya, anggaran tersebut belum masuk dalam pagu anggaran tahun 2020. Terlepas dari itu, Kementerian PUPR sudah merinci alokasi anggaran yang mencapai Rp 865 miliar tersebut.

Untuk penyiapan jalan nasional non tol sebesar, perlu anggaran Rp 500 miliar sebagai uang muka. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya air (SDA) terdiri dari penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pengendalian banjir dan drainase dipatok Rp 175 miliar juga sebagai uang muka.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar diperuntukkan bagi permukiman terdiri dari sarana/prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum/air limbah, drainase, dan sarana/prasarana umum kawasan 2.000 hektare (ha).

Terakhir, kebutuhan Rp 90 miliar untuk konsultan urban design 2.000 hektare, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu ha dan design control 180 ribu hektare, serta konsultan basic design untuk perumahan PNS. (hoi/hoi)