Pengusaha Blak-Blakan Kenapa KEK Kurang Berkembang

Jakarta, CNBC Indonesia - Terbentuknya jajaran Kabinet Indonesia Maju diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk membenahi kawasan ekonomi. Seringkali terjadi salah kaprah terhadap dikotomi Kawasan Industri dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan kunci keberhasilan dari kawasan industri adalah anchor industri yang bisa menarik investasi-investasi lain di kawasan tersebut.

Sementara KEK yang ada saat ini menurut Sanny belum ada yang jadi seutuhnya. Padahal KEK mendapatkan berbagai insentif fiskal, dan tidak memerlukan izin kawasan industri.

"Nah ini sering kali yang beredar di lapangan sampai teman-teman kawasan industri ini bagaimana ya? Selama 30 tahun kan kita yang merintis dan mengembangkan kawasan-kawasan industri ini di semua daerah. Kemudian dengan KEK ini seperti tidak ada apa-apanya," kata Sanny, Rabu (23/10/2019).

Dia menyebutkan hingga kini yang berhasil menarik investor dan sudah mapan justru hanya berstatus kawasan industri, bukan KEK. Menurutnya yang kawasan industri yang sudah berhasil misalnya di koridor jalan tol Jakarta-Cikampek, di Batam, hingga yang spektakuler di Morowali, Sulawesi Tenggara.

"Itu semua kan tidak mendapatkan status KEK," katanya.

Sanny mengatakan Kebanyakan KEK ini diinisiasi dari kalangan BUMD dan pemerintah daerah, dan hanya euforia semata. Akhirnya belum dibangun, sudah menghadapi kesulitan pembebasan lahan karena harga terlalu tinggi.

"Itu PR pemerintah bagaimana penetapan keluarnya PP sebagai KEK, kemudian tidak serta merta membuat harga menjadi melonjak dan pembebasan lahan menjadi semakin mahal. Nanti ujung-ujungnya kan komplain kawasan industri harganya mahal," ujar Sanny.

Harus ada peranan dari Kemenperin dan ATR bahwa harga lahan bisa dikendalikan.

Selain itu, masalah Kelembagaan pada KEK, yang kesulitan dalam bermitra dengan swasta khususnya swasta asing. Sanny mengatakan sering menawarkan untuk mencarikan partner, dan ditolak oleh pihak KEK.

Padahal pengembang swasta banyak bekerja sama dengan perusahaan swasta asing, misalnya dari Jepang dan Korea Selatan yang bisa menjadi investor yang potensial.

"Nah, ini yang BUMD tidak mau kerjasama ya bagaimana mereka bisa menarik investor," katanya.

Pengembangan KEK pun mengalami kesulitan dari sisi keuangan, teknologi mengembangkan kawasannya, yang paling penting yaitu kesulitan menarik investor masuk. Revitalisasi pengembangan kawasan ekonomi ini akan menjadi PR utama bagi tim ekonomi..

"Karena investor asing pas mau masuk lihat ini partner siapa, partner asingnya terutama supaya mereka lebih nyaman. Karena mereka tidak cukup diyakinkan bahwa dapat insentif dan sebagainya, karena buktinya realisasinya masih banyak yang pending," jelas Sanny. (hoi/hoi)