Jokowi Jengkel Monopoli Tol Laut, Ini yang Membongkarnya
Namun, Budi Karya mengaku tak mampu bekerja sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan tol laut. Ia butuh dukungan pemda, karena laporan monopoli tol laut terungkap gegara laporan bupati di daerah.
"Saya juga minta Pemda juga memberikan support kepada ini, enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," ujar Budi Karya ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Budi Karya lantas menjelaskan awal mula kejengkelan Jokowi. Dia bilang, semua ini berawal dari adanya laporan kepala daerah secara langsung ke Jokowi.
"Kemarin Bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa dapatkan harga tol laut dan harga barang seperti yang seperti dulu lagi," imbuhnya.
Penguasaan yang mengarah pada monopoli ini terjadi terutama di wilayah Maluku. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang sudah mensinyalir adanya penguasaan barang secara berlebihan.
Secara rinci, dia akan kembali melaporkan hasil identifikasi lebih lengkap kepada Jokowi. Termasuk sederet solusi untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Kami akan klarifikasi. Kita pikir dukungan presiden kepada tol laut luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, kami akan cari bentuk-bentuk yang lebih intens, yang baik," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019), Jokowi mengungkapkan kejengkelannya lantaran proyek tol laut yang justru dikuasai oleh sektor swasta nasional.
"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini," kata Jokowi, Rabu (30/10/2019). (hoi/hoi)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Jengkel Monopoli Tol Laut, Ini yang Membongkarnya"
Post a Comment