KPK Tak Dilibatkan Pilih Menteri, Istana: Jangan Baper dan Geer

Jakarta, CNBC Indonesia - Istana Negara buka suara perihal keputusan Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan sosok menteri di tubuh kabinet pemerintahan kedua.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi sinis protes yang dilancarkan KPK yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pemilihan menteri.

"Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu. Enggak usah baper lagi. Enggak usah gede rasa. Enggak usah geer lah," kata Ngabalin saat dihubungi, dikutip Selasa (15/10/2019).

Ngabalin menilai, pemilihan menteri murni hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Jokowi pun berhak memilih untuk meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam proses pemilihan menteri.
"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau presiden merasa perlu, kalau presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya ya udah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," tegas Ngabalin.

"Itu kan urusan independen hak prerogratif presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri," katanya.

Ngabalin pun meminta KPK menghormati keputusan Presiden dalam menentukan calon menteri, meskipun tidak melibatkan komisi antirasuah, seperti yang pernah dilakukan di periode 2014 lalu.

"Ya itulah kewenangan presiden. presiden merasa perlu," tegasnya.

KPK memang mengaku tidak dilibatkan Presiden terpilih 2019-2024 Jokowi dalam penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Hal itu berbeda dengan penyusunan kabinet pada periode yang lalu.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

"Bila dimintai [masukan],?kita akan berikan masukan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Bahwa itu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

Kondisi ini berbeda dengan 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto.

Andi menuturkan, nama-nama calon menteri yang diserahkan kepada KPK dan PPATK sudah final. Walaupun demikian, perubahan masih bisa terjadi bila ditemukan kecurigaan dari kedua lembaga tersebut. (hps/hps)