Tenang, RI Tambah Utang untuk Hal-hal yang Produktif Kok

Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus 2019 lalu Rp 4.680,19 triliun (29,80% terhadap PDB). Nilai itu meningkat Rp 317 triliun dibandingkan dengan posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2018 yang tercatat Rp 4.363,19 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan penambahan utang harus bertujuan untuk hal-hal yang produktif.

"Kenapa nambah utang kalau untuk sesuatu yang tidak produktif," ujar Luky kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/9/2019).

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan lima fokus dalam mengalokasikan APBN 2020, salah satunya pembentukan SDM yang produktif. Untuk itu, perlu diberikan dukungan dari sisi anggaran.

Berdasarkan amanat UUD 1945, sebanyak 20% dari total belanja dialokasikan untuk pendidikan. Oleh karena itu, dari total belanja APBN 2020 Rp 2.540 triliun, sebanyak Rp 508 triliun untuk pendidikan.

"Konkretnya untuk apa? Misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai jenjang SMA di mana jumlah penerimanya mencapai 20,1 juta siswa. Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah lebih dari 270 sekolah mencapai 54 juta siswa. Hal baru di tahun 2020 yakni diluncurkannya KIP untuk jenjang kuliah. Mahasiswa S1, jumlahnya mencapai 800 ribu mahasiswa. Pengembangan Bidik Misi, diperbaiki, diperbesar, disebut KIP Kuliah. Ini disebut hal konkret dari alokasi APBN tahun 2020," ujar Luky.

Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan menyadari semua itu tidak cukup dari belanja negara semata. Sehingga Kemenkeu menciptakan program Dana Abadi Pendidikan.

"Strukturnya menyimpan. Imbal hasilnya untuk membiayai lagi. LPDP memberikan beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar. tahun depan Rp 18 triliun alokasinya, mengirim 5 ribu pelajar untuk S2 dan S3 dalam dan luar negeri," terangnya.

Selain pendidikan, aspek produktif lain dalam APBN 2020 adalah menurunkan tingkat kemiskinan hingga pengangguran.

"Dari target APBN tahun 2019, tingkat kemiskinan di bawah 9 persen untuk pertama kalinya sudah single digit. Setelah krisis Asia, hampir 25 persen. Ketimpangan ada gini ratio di bawah 0,38 persen. Tingkat pengangguran di bawah 5 persen. Riilnya APBN sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai target tersebut," tuturnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)